UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik merupakan pondasi membangun Keamanan Siber dan Pertahanan Siber nasional secara organik. Secara organik maksudnya keamanan dan pertahanan nasional dibangun oleh Penyelenggara Sistem Elektronik secara semesta dan berkesinambungan.

Pasal 15 UU ITE mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Artinya seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, terlepas apakah sistem itu digunakan untuk kepentingan pemerintahan, komersial, atau pribadi harus menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman dan bertanggung jawab.

PP 82/2012 memberikan pedoman bagaimana Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE. Kemudian PP 82/2012 mengatur bahwa Sistem Elektronik memiliki lima komponen, yaitu:

• Perangkat keras

• Perangkat lunak

• Tenaga ahli

• Tata kelola

• Pengamanan

PP 82/2012 membagi Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi dua bagian besar, yaitu:

• Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik; dan

• Penyelenggara Sistem Elektronik untuk non Pelayanan Publik

PP 82/2012 memberikan standar yang lebih tinggi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman dan bertanggung jawab terhadap kelima komponen yang dimaksud, misalnya:

1. Wajib melakukan pendaftaran sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik (Pasal 5 ayat (1) PP 82/2012)

2. Perangkat lunak yang digunakan wajib terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi-nya (Pasal 7 PP 82/2012)

3. Wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel (Pasal 16 ayat (1) PP 82/2012)

4. Memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya (Pasal 17 ayat (1) PP 82/2012)

5. Menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah hukum Indonesia (Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012)

6. Memiliki Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik (Pasal 30 ayat (1) PP 82/2012)

7. Menggunakan Sertifikat Keandalan (Pasal 41 ayat (1) PP 82/2012)

8. Memiliki Sertifikat Elektronik (Pasal 59 ayat (1) PP 82/2012)

9. Memenuhi persyaratan penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan agar secara semesta atau secara nasional, Sistem Elektronik yang ada di Indonesia dapat menjadi satu kesatuan sistem yang kokoh, andal dan aman. Hal ini selaras dengan prinsip pertahanan nasional yaitu bahwa pertahanan dilakukan secara semesta. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman [ lihat Pasal 6 UU 3/2002 ].

Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara [lihat Pasal 1 butir 1 UU 3/2002 ]. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat sistem pertahanan semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman [ lihat Pasal 1 butir 2 UU 3/2002 ].

Satu tantangan besar dalam mempertahankan dan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta Sistem Elektronik yang strategis ialah bahwa selalu ada kemungkinan perang siber (SiberWar) tersebut bukanlah perang yang kasat mata, tetapi perang laten. Adanya serangan siber (cyber attack) yang tidak dilangsungkan atas nama negara tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo dan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Koordinator Polhukam harus bekerja sama secara intensif. Instansi-instansi ini perlu bekerja sama dalam membuat Strategi Nasional Keamanan Siber dan Pertahanan Siber.

Strategi dimaksud perlu dibentuk dalam suatu Rencana Besar (master plan) yang berisi, antara lain:

1. Penentuan dan evaluasi ancaman (threat) dan kelemahan (vulnerabilities) Sistem Elektronik Infrastruktur Strategis di Indonesia

2. Pengelolaan sumber daya (khususnya manusia, teknologi, serta Penelitian dan Pengembangan –R&D) dan untuk penguatan Keamanan Siber dan Pertahanan Siber

3. Pembangunan dan pengembangan sistem Keamanan Siber dan Pertahanan Siber semesta

4. Penentuan prioritas penguatan Sistem Elektronik Infrastruktur Strategis

Komunikasi menggunakan teknologi internet hampir menjadi kebutuhan primer setiap orang di Indonesia. Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat menyebabkan perubahan pola sistem jaringan.

Source : https://aptika.kominfo.go.id/2016/03/kebijakan-keamanan-dan-pertahanan-siber/#_ftnref2